Zulhas: Amandemen Menyeluruh UUD 45 Sulit Karena Dicurigai

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh akan sulit direalisasikan.

Pasalnya, akan banyak anggota MPR yang tak menyetujuinya dan masih ada kecurigaan terhadap manuver amandemen itu.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons kesepakatan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ingin amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.
"Menurut saya, untuk [amandemen UUD 1945] menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini enggak setuju, ini enggak setuju. Dua [fraksi] saja enggak setuju, ya enggak bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," kata Zulhas saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Zulhas, yang kini menjabat Wakil Ketua MPR, bercerita dirinya sudah melakukan silaturahmi kepada seluruh partai politik untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 saat menjabat sebagai Ketua MPR periode 2014-2019. Akan tetapi, upaya itu tak bisa direalisasikan sampai saat ini.

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh bertemu di Jakarta Selatan, Minggu (13/10). (CNN Indonesia/ Ramadhan Rizki Saputra)

"Amendemen terbatas saja sungguh-sungguh sulit juga. Kami saja lima tahun. sudah bolak-balik silaturahim ke partai-partai dan sebagainya," kata dia.

Diketahui, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945. Salah satu poin rekomendasi terbatas itu adalah menghidupkan pokok-pokok haluan negara.

Zulhas lantas menyatakan proses amandemen UUD 1945 itu harus ada momentum politik yang pas untuk melakukan hal tersebut. Ia berkaca pada proses amandemen UUD 1945 sebelumnya yang selalu berkaitan dengan momentum politik.

Terlebih lagi, kata Zulhas, saat ini publik mulai mencurigai keberadaan manuver-manuver politik dibalik amandemen UUD 1945 secara menyeluruh tersebut.

"[Amandemen UUD 1945] itu kan musti ada momentum, kalau ada kecurigaan ya sulit. Nanti presiden dipilihnya [oleh] MPR. Nah ini sulit sekali. mungkin suatu saat, tapi saya enggak tahu kapan tapi sekarang ini terbatas aja enggak mudah," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo dan Paloh bersepakat untuk melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara menyeluruh yang menyangkut tentang tata kelola negara Indonesia kedepannya.

[Gambas:Video CNN]
Kesepakatan itu mereka sampaikan usai Prabowo bertemu Paloh di kediaman pribadi Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersikap menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehiudpan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jendral Nasdem, Johnny G Plate di kediaman Prabowo.

Diketahui, amandemen konstitusi tercantum dalam pasal 37 UUD 1945. Tahapannya adalah, pertama, usul perubahan diajukan oleh minimal 1/3 Anggota MPR; kedua, alasan perubahan pasal harus valid.

Ketiga, sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 Anggota MPR; Keempat, keputusan perubahan harus disetujui minimal 50 persen + 1 Anggota MPR.

(rzr/arh)