Tjahjo Keluarkan Edaran Minta Warga Doakan Pelantikan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau para bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk mendorong masyarakat di wilayahnya berdoa bersama di tempat ibadah pada Jumat (18/10) demi kelancaran pelantikan presiden-wakil presiden.

Dalam surat edaran dijelaskan bahwa akan ada doa bersama dalam rangka keselamatan bangsa oleh Komunitas Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan di Lapangan Monas pada Jumat (18/10). Berkenaan dengan itu, Tjahjo mengimbau agar bupati dan wali kota mendorong masyarakat di seluruh daerah juga berdoa bersama di tempat ibadah masing-masing.

"Mendorong partisipasi aktif warga masyarakat secara ikhlas untuk melaksanakan doa bersama demi keselamatan bangsa dan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis lahir batin dan mendoakan kelancaran pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia serta mendoakan kepemimpinan nasional 2019-2024 untuk Indonesia maju dan sejahtera," mengutip poin 1 surat edaran yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/10).

Surat edaran itu bernomor 111/11285/SI tentang Imbauan Melaksanakan Kegiatan Doa Bersama. Diterbitkan pada 15 Oktober. Ditujukan kepada bupati/wali kota seluruh Indonesia dan ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo membenarkan bahwa surat edaran itu memang diterbitkan Kemendagri.

Kemudian pada poin 2 surat edaran yang sama, dijelaskan kegiatan doa bersama dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"Bagi umat yang beragama Islam doa bersama dapat dilaksanakan bersamaan dengan Salat Jumat," mengutip bunyi poin 3 surat edaran.

Pelantikan presiden-wakil presiden hasil Pilpres 2019 bakal dihelat di Gedung DPR/MPR pada Minggu mendatang (20/10). Mereka yang akan dilantik adalah Joko Widodo selaku presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Keduanya bakal dilantik oleh MPR hasil Pemilu 2019 yang diketuai oleh Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya mengaku bakal menerjunkan 31 ribu personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan presiden-wakil presiden.

personel gabungan itu bakal dibagi ke dalam tiga ring pengamanan. Ring satu yakni di gedung DPR yang merupakan lokasi pelantikan. Ring tersebut bakal dijaga oleh Paspampres.

Kemudian, ring dua yakni di seputar Gedung DPR yang bakal dijaga oleh personel Polri dan TNI. Lalu, ring tiga, yakni di kawasan sekitar Gedung DPR yang bakal dijaga oleh personel Polri dan TNI.

Terkait arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR bakal diatur secara situasional. Ditlantas Polda Metro Jaya yang bakal membuat rencana arus lalu lintas di lokasi.

"Dari Polda Metro Jaya dan TNI kita sudah menyiapkan ada sekitar 31 ribu personel gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10).

Kepolisian juga melarang aksi unjuk rasa dilakukan hingga 20 Oktober mendatang. Mereka tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi unjuk rasa jelang pelantikan presiden-wakil presiden.

Tujuan STTP tidak diterbitkannya yaitu guna menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pelantikan. Selain itu juga untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh seperti yang terjadi pada 24, 25, dan 30 September.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut," tutur Argo.
[Gambas:Video CNN] (bmw)