Pemilihan Menteri, ICW Sebut Jokowi Tersandera Partai Koalisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai Joko Widodo tidak menggunakan hak prerogratifnya sebagai Presiden secara penuh dalam membentuk kabinet. Hal itu diutarakan Adnan merespons undangan sejumlah nama yang merupakan lawan politik Jokowi ke Istana Negara.

Nama-nama yang hadir di Istana Negara dalam dua hari ini disebut sebagai calon menduduki kursi menteri. Sebagian dari nama-nama yang dipanggil mengaku telah mendapat tawaran sebagai menteri.

"Tapi kalau saya lihat dari proses hari ini dan kemarin jelas bahwa dia juga tidak menggunakan hak itu [prerogratif] sepenuhnya karena dia juga harus menghitung soal kepentingan A, kepentingan B, kepentingan koalisi," ujar Adnan Topan dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II, Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).

"Bahkan yang lebih parah lagi mengajak lawannya atau rivalnya dalam Pilpres 2019," sambungnya. Adnan pun menyoroti isi pidato Jokowi saat masa pelantikan sebagai Presiden beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi tidak memiliki perspektif terhadap isu-isu mendasar seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.

"Ada yang bisa menghitung kemarin, dari pidato kemarin ada enggak kata HAM, demokrasi, hukum dan korupsi. Tidak ada. Ada HAM itu 'HAMbatan', tapi di luar itu tidak masuk dan isu globalnya juga tidak disentuh," tuturnya.

Dia justru mengatakan narasi dalam pidato Jokowi mirip dengan narasi-narasi yang muncul pada era Orde Baru. Kata dia, era Orde Baru kerap bicara soal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Hanya saja, tutur Adnan, Soeharto saat itu berhasil mengendalikan pihak lain sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatnya efektif. Ekonomi pun tumbuh. Meskipun, lanjut dia, yang terjadi justru pemusatan bukan pemerataan.

[Gambas:Video CNN]

"Nah dalam kasus hari ini, Jokowi yang dikendalikan oleh kanan-kirinya sehingga ini yang akan membuat prediksi ke depan kebijakan-kebijakan yang ia anggap prioritas ini juga tidak akan berjalan efektif," kata Adnan.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan pemilihan menteri harus berdasarkan kebutuhan dan tantangan ke depan.

Dia menilai ancaman ke depan makin serius terhadap kebinekaan. Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk menyadari hal tersebut. Selain itu, dia mengingatkan Jokowi bahwa rakyat memiliki hak untuk menuntut komposisi menteri.

"Moralitas publik itu kepentingan publik untuk memperoleh menteri yang laik. Bukan hanya profesional, tapi juga secara moralitas, integritas, rekam jejak, dan seterusnya. Itu hak publik. Pak Jokowi dibatasi dengan itu," ucap Syamsuddin.

"Presiden itu mendapat mandat, ya, tidak bebas lah," lanjutnya.

(ryn)