Istana: Perlu Kajian Penarikan Aparat TNI-Polri dari Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut perlu mengkaji usulan penarikan aparat TNI dan Polri dari Papua. Menurutnya, penempatan pasukan tersebut semata-mata untuk menjaga situasi keamanan di Bumi Cendrawasih.

"Kami perlu pengkajian lebih dalam. Karena begini, tugas negara melindungi segenap bangsa dan warganya," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Moeldoko menyebut banyak warga dari berbagai etnis dan daerah lain yang tinggal di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, mereka yang tinggal di sana membutuhkan kepastian soal keselamatan dan pengamanan.

"Untuk itu sesungguhnya penugasan prajurit TNI, polisi di Papua adalah untuk itu, untuk melindungi semua masyarakat yang ada di sana. Jadi tidak ada tugas lain, karena itu bagian tugas negara," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu memahami penyelesaian masalah di Papua tak bisa hanya menggunakan pendekatan keamanan. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut mesti dilakukan dengan langkah-langkah yang menyeluruh.

Kerusuhan di Wamena, Papua, kemarin, menewaskan puluhan orang. (AP Photo)

"Semua pendekatan harus dilakukan, melalui pendekatan kebudayaan, melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan, dan pendekatan lain yang lebih manusiawi, bermartabat, dan seterusnya," tuturnya.

Moeldoko menyatakan pemerintah dan masyarakat sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Kota Jayapura, Papua.

Dalam kejadian itu setidaknya 23 masyarakat tewas saat rusuh di Wamena. Sementara itu, di Jayapura, dilaporkan 3 masyarakat meninggal. Selain itu seorang anggota TNI juga tewas dalam peristiwa itu.

"Sungguh kita tidak menginginkan ada prajurit yang meninggal, masyarakat sipil yang cukup banyak jumlahnya meninggal, ada polisi yang luka. Ini sungguh menjadi perhatian yang sangat tinggi. Kita sangat berharap bahwa semua persoalan nanti bisa diselesaikan," ujarnya.

Sejumlah pihak telah meminta pemerintah pusat menarik pasukan keamanan TNI dan Polri dari Papua. Salah satunya disampaikan Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik meminta agar aparat keamanan menarik personelnya dari wilayah Puncak, Papua usai peristiwa kontak senjata, 19 September lalu.

Willem mengatakan permintaan penarikan pasukan itu perlu dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di masyarakat.

Ilustrasi TNI-Polri. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mendesak pemerintah segera mengevaluasi pendekatan keamanan dalam penanganan konflik di Papua.

Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri, juga perlu menghindari pendekatan-pendekatan keamanan yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

"Yang kedua, harus dihindari pendekatan-pendekatan yang bisa memakan jatuhnya korban seperti pendekatan-pendekatan kekerasan atau keamanan, pendekatan persuasif tetap harus diutamakan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (fra/arh)